Tag Archives: undang undang pemajuan kebudayaan

Tradisi Lisan Dalam Undang Undang Pemajuan Kebudayaan

Hari Jumat, 24 Nopember 2017 saya menyempatkan diri untuk menghadiri sosialisasi Undang Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Undang Undang Pemajuan Kebudayaan di Aula Professor Mattulada FIB Universitas Hasanuddin Makassar.

Mulanya saya enggan menghadiri acara ini, namun dengan sedikit dipaksa oleh Asia Ramli Prapanca sebagai salah satu nara sumber kegiatan ini meminta kepada saya untuk hadir di acara tersebut.

Tepat pukul 16:00 acara ini dimulai dengan beberapa seremonial pembukaan. Di panggung sudajmh duduk 4 orang nara sumber antara lain Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan RI, Alwy Rahman, Akademisi Unhas, Asia Ramli Prapanca, penggiat seni Sulawesi Selatan dan ibu Herfida Attas dari Dinas Kebudayaan kota Makassar.

Sayapun diberi sebuah buku yang berisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017. Sembari menunggu, saya mencoba untuk membuka buku yang terdiri dari 42 halaman.

Menurut penuturan Pak Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan RI, usulan undang undang ini ternyata sudah dibahas selama 35 tahun sebelum disahkan sebagai UU. Pasal demi pasal saya baca dan ternyata ada yang menarik perhatian saya…!

Ada 10 obyek pemajuan kebudayaan yang terdiri dari : tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Perhatian saya tertuju pada point pertama dari obyek tersebut yaitu tradisi lisan.

Wah… sepertinya dongeng menjadi point utama dalam obyek pemajuan kebudayaan.

Sebagai penggiat tradisi lisan atau dongeng, sayapun mulai tertarik dengan bunyi pasal 5 ini. Dalam pasal penjelasannya, disebutkan lebih rinci bahwa tradisi lisan yang dimaksud adalah : tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara laon sejarah lisan, DONGENG, rapalan, pantun dan cerita rakyat.

Sedangkan di pasal 39 mengenai Pembinaan, ada kewajiban dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan. Sepertinya undang undang ini sangat perlu disosialisasikan lebih lanjut karena menyangkut tentang standardisasi SDM di bidang dongeng sebagai salah satu point pengembangan obyek pemajuan kebudayaan Indonesia.

Memang masih membutuhkan waktu selama 2 tahun agar pemajuan kebudayaan ini dibiayai dalam APBN. Diharapkan dengan adanya UU ini maka pengelolaan kebudayaan ke depan semakin terarah dan mampu membangun peradaban yang lebih maju dan berkualitas.